SURABAYA, beritalima.com – Pemprov Jatim – kabupaten/ kota se jatim berkomitmen melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender. Hal ini penting demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM di hadapan peserta Rapat Kooordinasi Teknis (Rakortek) Pengarus Utamaan Gender (PUG) dari Provinsi Kalimantan, Jawa (kecuali Banten) dan Papua Barat, di Hotel Garden Palace Surabaya, Selasa (4/4) malam.
Menurut Sukardi, komitmen dan implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) pemprov jatim dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal itu tertuang dalam perda provinsi jatim no 3/ 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2014–2019 yaitu dengan visi : lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing dan berakhlak, serta dengan misi : meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Salah satu strategi pembangunan provinsi jatim yang tertuang dalam RPJMD 2014 -2019 tersebut adalah pengarusutamaan gender. Terdapat delapan indikator kinerja utama pembangunan jatim meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks gini, pemerataaan pendapatan (versi bank dunia), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, BOD/ COD (Biological Oxygen Demand / Chemical Oxygen Demand)
Percepatan pengarusutamaan gender dilaksanakan disemua bidang pembangunan dapat segera terwujud, jika seluruh pemangku kepentingan di setiap tingkatan pembangunan baik pimpinan pemprov dan kabupaten/ kota memiliki komitmen tinggi terhadap investasi SDM untuk bekerjasama dan melaksanakan sinkronisasi program kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Masih menurut Sukardi, hal itu dapat mewujudkan peran serta yang aplikatif terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Program feminimisasi dengan terbentuknya 8.506 koperasi wanita di setiap desa/kelurahan di Jatim artinya satu koperasi wanita satu desa di jawa timur akan memberikan dampak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita.
Data capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi jatim tahun 2015 (68,95) masih dibawah capaian IPM nasional (69,55). Namun capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) provinsi jatim dalam lima tahun terakhir tahun 2011 – 2014 terus meningkat, capaian IPG provinsi jatim tahun 2011 (89,28) pada tahun 2015 meningkat (91,07) diatas capaian IPG nasional (91,03). Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi jatim tahun 2015 (68,41) dibawah capaian IDG nasional (70,83).
Program-program pemprov jatim selama lima tahun yang telah dilaksanakan mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam dokumen pembangunan daerah, dan sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di Jatim..
Sukardi manambahkan, peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019, menetapkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu “cross cutting issue” dalam pembangunan dan menetapkan indikator kinerja capaian masing-masing pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
Memperhatikan Permendagri no 67/ 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang merupakan implementasi instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, pada instruksi pertama berbunyi : melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program pembangunan nasional yang responsif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah begitu dinamis dan menuntut dipenuhinya tujuh prasayarat pengarusutamaan gender adanya kemampuan dan keterampilan SDM yang didukung komitmen yang tinggi para pengambil keputusan.
Sukardi menyadari, capaian IPG provinsi jatim tahun 2011-2014 belum sepenuhnya menunjukan hasil yang menggembirakan. “Hal ini dapat dilihat pencapaian persamaan status dan kedudukan perempuan dan laki-laki menunju kesetaraan dan keadilan gender, karena capaian IPG mendekati angka 100, artinya ketimpangan gender masih ada,” katanya.
Masalah utama yang dihadapi dalam capaian IDG di Jatim adalah keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya mencapai 15 persen padahal targetnya 30 persen.
Penghargaan yang telah diperoleh pemprov jatim pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, pengarus utamaan gender dan perlindungan anak yang mendapat “anugerah parahita ekapraya” tingkat nasional tahun 2016, antara lain provinsi jatim kategori mentor, kota surabaya kategori mentor, kabupaten ponorogo kategori utama. Sementara 11 Kab lainnya kategori Madya, dan 5 kabupaten serta satu kota kategori pratama.
Tujuan rakortek PUG regional 2 dari yang berlangsung tgl 4 – 7 April untuk memetakan kekuatan dan kelemahan DPD-DPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. sekaligus menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG di daerah.
Rakortek PUG selain dihadiri kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, direktorat jenderal bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri, badan perencanaan pembangunan nasional dan para peserta dari provinsi dan seluruh kabupaten/ kota, kalimantan barat, kalimantan selatan, kalimantan tengah, kalimantan timur, kalimantan utara, provinsi dan seluruh kabupaten/ kota : jawa tengah, DI Yogyakarta, jawa timur, jawa barat, DKI Jakarta dan provinsi dan seluruh kabupaten/ kota papua barat.
Sementara Rakontek Regional I akan dilaksanakan di Batam Kepulauan Riau tgl 10 – 13 April dengan peserta dari seluruh Provinsi di Sumatera dan Provinsi Banten. Kemudian Regional III di Denpasar Bali tgl 25 – 28 April diikuti peserta dari provinsi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Bali, NTB, dan NTT. (humas pemprov jatim sil).
