Jakarta, beritalima.com|- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr Hilmy Muhammad, M.A menegaskan wacana pemberian akses bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) ke wilayah Indonesia bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia dan harus ditolak.
“Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, Indonesia tidak boleh membuka ruang, jalur, atau fasilitas bagi kekuatan militer negara mana pun yang terlibat dalam agresi dan penjajahan,” ujar anggota Komite II DPD RI tersebut melalui keterangan tertulis (14/4).
Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, meski Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI menyebut pembahasan itu belum final, publik tetap berhak menyampaikan penolakan sejak awal. Sebab katanya, isu ini menyangkut arah politik luar negeri Indonesia dan posisi moral bangsa di tengah konflik global.
“Kita berhak bersuara, berhak menolak! Bagaimana mungkin kita memberi laluan kepada pihak yang dalam banyak konflik justru tampil sebagai pendukung agresi? Indonesia tidak boleh berubah dari negara yang membela kemerdekaan bangsa-bangsa menjadi negara yang mempermudah langkah agresor. Berteman dengan agresor berarti ikut memikul tanggung jawab moral atas agresi itu,” jelasnya.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menilai, bila Indonesia memberi akses khusus kepada pesawat militer AS, maka Indonesia akan kehilangan posisi netral dan berisiko dipandang berpihak dalam konflik internasional.
“Politik bebas aktif bukan berarti membuka pintu bagi semua kekuatan militer asing. Bebas aktif berarti Indonesia bebas menentukan sikap, dan aktif membela perdamaian. Jika akses itu diberikan, Indonesia justru sedang menjauh dari prinsip bebas aktif,” terang Gus Hilmy.
“Donald Trump berkali-kali menunjukkan bahwa kepentingan Amerika ditempatkan di atas kepentingan dunia. Cara pandang seperti itu berbahaya jika diikuti atau difasilitasi oleh Indonesia. Kita tidak boleh tunduk pada tekanan negara besar. Kita harus berdiri di atas kepentingan nasional dan amanat konstitusi. Indonesia bukan negara satelit Amerika, dan wilayah kita tidak boleh dipakai untuk melayani agenda militer mereka,” ungkap Gus Hilmy.
Jurnalis: rendy/abri
