Jakarta, beritalima.com|- Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Tanah Suci masih menemukan masalah pelayanan, terutama terkait penginapan di hotel dan katering.
Anggota Timwas Selly Andriany Gantina mengatakan DPR akan melakukan pengawasan langsung di Madinah dan Makkah. Fokus pengawasan meliputi layanan kesehatan, katering, kawasan Markaziyah Madinah, hingga kelayakan hotel jemaah.
Salah satu temuan dijumpai adalah dugaan overkapasitas hotel di Makkah. Dari laporan diterima Timwas, sejumlah hotel di sektor 4 dan sektor 9 disebut menempatkan enam tempat tidur dalam kamar yang seharusnya hanya untuk empat orang. DPR menilai kondisi tersebut tak seharusnya terjadi mengingat jumlah hotel dan sektor penginapan telah dipersiapkan pemerintah jauh hari.
“Ini menjadi evaluasi kami, apakah karena kamar tidak cukup atau memang dipaksakan oleh pihak terkait,” ujar Selly. Menurutnya, dengan total sekitar 203 ribu jemaah haji reguler, pemerintah semestinya mampu memastikan distribusi hotel berjalan sesuai kapasitas tanpa mengorbankan kenyamanan jemaah.
Selain persoalan akomodasi, DPR menerima keluhan terkait kualitas konsumsi jemaah. Menu katering dinilai kurang sesuai dengan selera Nusantara sehingga berpotensi membuat jemaah kehilangan nafsu makan selama berada di Tanah Suci. Kondisi itu diperparah dengan adanya laporan pemisahan jemaah dalam satu kloter ke hotel berbeda yang menyebabkan distribusi makanan menjadi terganggu.
“Tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter karena itu akan menyulitkan distribusi makanan,” jelas Selly. Ia menilai sosialisasi aturan baru dari Pemerintah Arab Saudi masih lemah, termasuk larangan mendokumentasikan area privat warga Saudi yang dapat berujung sanksi hukum bagi jemaah Indonesia.
Lalu yang dipantau Timwas, “kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan,” ujar Selly di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (16/5).
Di sisi lain, DPR apresiasi langkah pemerintah dalam menekan praktik haji ilegal menggunakan visa nonhaji melalui koordinasi lintas kementerian dan aparat bandara.
Temuan awal Timwas menunjukkan persoalan pelayanan haji masih terus berulang setiap tahun, mulai dari tata kelola akomodasi hingga distribusi layanan dasar yang seharusnya sudah bisa diantisipasi pemerintah sejak awal.
Jurnalis: rendy/abri
