Acèh, Beritalima.com | Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergi dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Rakor itu dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh unsur pemerintahan meningkatkan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi.
Menurut Fadhlullah, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun sistem pengawasan semata. Ia menilai integritas dan komitmen moral aparatur pemerintahan menjadi faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan.
“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Fadhlullah di hadapan peserta rakor.
Ia menambahkan, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, Fadhlullah juga menyoroti program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dijalankan KPK sebagai instrumen penting dalam memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
Menurutnya, program MCSP mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara lebih terukur dan sistematis sehingga potensi praktik korupsi dapat diminimalkan.
“Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Kegiatan rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi terkait penguatan pencegahan korupsi di daerah. Sesi tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.
Dalam diskusi itu, peserta membahas berbagai langkah penguatan sistem pengawasan, peningkatan pelayanan publik, serta upaya menutup celah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Aceh bersama KPK diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Aceh.”(A79)
