Warga Segobang Ngluruk Kantor Desa, Ini Penyebabnya…..!

  • Whatsapp

BANYUWANGI, beritalima.com – Warga Desa Segobang, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi ngeluruk Kantor Desanya guna mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan dari hasil iuran HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) yang setiap bulan mereka bayar, Minggu malam (19/11/17).

Aksi tersebut buntut dari ketidakpuasan salah satu warga saat dia mengeluh kepada salah satu oknum pengurus HIPPAM karena pasokan air didaerahnya tersendat. Disamping itu, warga juga menduga selama 2 tahun ini dana iuran tersebut “bocor”, hal itu dikarenakan pelaporan penggunaan dana dari hasil iuran HIPPAM tersebut tidak transparan.

“Masa sudah 7 tahun mengelola HIPPAM masih belum tanggap, terus untuk apa dana iuran yang dibayar setiap bulan itu, jika terlambat bayar dikenakan denda,”ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Moh. Zidni (46) dan Slamet Hariyanto (54), perwakilan warga Desa Segobang kepada awak Media menuturkan, mereka menyesalkan perlakuan oknum pengurus HIPPAM tersebut. Mereka juga menjelaskan jika ada sekitar 1200 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi pengguna dari air tersebut dan setiap bulannya dibebani Rp.300,- per meter kubik tergantung pemakaian, minimal warga membayar Rp.7000,- per KK setiap bulannya, itupun masih dibebani denda apabila ada keterlambatan. Celakanya, sejak tahun 2015 hingga 2017 tidak dijelaskan secara detail dan transparan dalam penggunaan dana tersebut.

“Awalnya itu gara-gara salah seorang pengurus HIPPAM jawab gak enak saat ada warga yang mengeluh mas, bukannya dijawab baik-baik malah ngomong gak enak,” ujar Untung (panggilan akrab Slamet Hariyanto) kepada awak media ini dengan nada jengkel.

“Nah, dari awal itulah mas, akhirnya warga sepakat ingin tahu kejelasan penggunaan dana iuran tersebut buat apa saja selama 2 tahun ini. Bayangin mas, total semua pengguna dikalikan 24 bulan, kan udah banyak itu uangnya. Kami pun baru tahu kalau surat tugas mereka (pengurus HIPPAM) belum diperpanjang. Jadi selama 2 tahun ini, mereka narik uang iuran itu gak ada surat tugas, kami pun tambah curiga, soalnya emang gak jelas digunakan buat apa saja dana tersebut mas,” tutur Moh.Zidni menyambung penjelasan Untung.

Dikonfirmasi terpisah, Pj.Kepala Desa Segobang, Gatot Inwinarno Sm.Hk menuturkan, pihak Pemdes sifatnya menampung semua aspirasi dan memfasilitasi semua keluhan ataupun masukan dari warga, terkait adanya ketidakpuasan akan kinerja pengurus HIPPAM dan dugaan ketidak transparan penggunaan dana iuran, pihak Pemdes akan melakukan perbaikan dan semua keinginan warga akan dipenuhi. Diakui, selama 2 tahun ini memang tidak ada laporan pertanggungjawaban terkait hal tersebut.

“Sepertinya ada mis komunikasi antara warga dengan pengurus HIPPAM mas. Memang selama 2 tahun ini tidak ada laporan dari mereka (HIPPAM). Saya pun baru tahu kalau mereka menjalankan tugasnya dengan Surat Keputusan (SK) yang belum diperbaharui, makanya setelah warga datang ke kantor desa, langsung saya ambil kebijakan untuk merekrut pengurus HIPPAM yang baru sesuai keinginan warga. Terkait laporan pertanggungjawaban pun, saya sudah instruksikan agar tertib setiap tahunnya,” ujar Gatot saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Terkait dugaan “bocornya” dana iuran HIPPAM, pria yang juga warga Desa Segobang ini menjelaskan, berdasarkan dari laporan pertanggungjawaban pengurus HIPPAM yang telah dia terima, dana hasil iuran selama 2 tahun tersebut selain dialokasikan untuk operasional, perbaikan saluran yang rusak, penambahan coverate area (jaringan), pembangunan tandon air, juga untuk biaya pembebasan lahan.

“Pasca warga ramai-ramai datang kesini (Kantor Desa), semua pengurus HIPPAM saya panggil untuk klarifikasi. Mereka menjelaskan jika dana iuran tersebut dipergunakan untuk operasional, perbaikan dan penambahan jaringan saluran, pembangunan tandon dan untuk beli tanah yang dipergunakan bangun tandon lagi. Bahkan saya udah turun untuk cek ke lapangan,” tutur Gatot.

Dirinya juga berharap, kedepannya pengurus HIPPAM yang baru bisa lebih luwes lagi melayani semua keluhan konsumen, lebih transparan dan tertib administrasi pertanggungjawaban agar kedepannya tidak terjadi lagi mis komunikasi seperti ini.

Sayangnya, saat berita ini dilangsir, baik pengurus HIPPAM yang lama dan yang baru dilantik masih belum bisa dikonfirmasi. (Bi/pan)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *