JAILOLO, BeritaLima.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), sangat menyesalkan atas kelalaian dan sikap masa bodoh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Halbar dalam poroses pencairan Dana Desa 20% dan Operasional Pemdes tahun 2018.
Ketua Apdesi Halbar Rustam Fabanyo, Jumat (27/4/2018), mengatakan, dari hasil amatan Apdesi, dengan penundaan pencairan ini sengaja di perhambat dan dipersulit oleh BPKD Halbar.
Lanjut Rustam, Alasan Apdesi sangat mendasar, Karena dokumen, yang menjadi persyaratan pencairan telah dimasukan ke Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) Halbar, guna mengajukan permohonan proses pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Halbar,”tandasnya.
“Permohonan sudah di ajukan dua minggu lalu, dan lebih parah lagi Dana Desa, yang diatur jelas dalam Permenkeu bahwa dana desa hanya bisa berada di rekening kasda 7 hari, setelah itu langsung ditransfer ke kasdesa. Namun, sampai sekarang ada beberapa desa telah clear dokumentnya tidak dicairkan tanpa ada penjelasan yang pasti,”ungkapnya.
Rustam mengatakan, Apdesi sangat bingung dengan sistem pengelolaan Keuangan Pemda Halbar saat ini yang terkesan tidak tertip, dan kalau setingkat Pemda Halbar saja seperti pengelolaan Keuangan saja seperti itu, bagaimana mau mendidik dan membina desa. Untuk itu, hal ini harus di evaluasi langsung oleh Bupati Halbar Danny Missy agar kebijakan jangan jadi putusan tertinggi sehingga terkesan menyalahi ketentuan yang telah diatur, dan Apdesi halbar akan melakukan presur pada hari senin 30 april 2018 guna mendapat penjelasan pasti. (ay)
