SORONG, Berita lima.com – Setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Papua Barat berdasarkan surat keputusan DPP HNSI nomor : KEP-DPP-HNSI/VII/2017, Zet Kadakolo, SE beserta pengurus segera melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten dan kota Se Provinsi Papua Barat
” Kita akan laksanakan konsolidasi mulai di bulan akhir Juli sampai Agustus 2017,” ujar Zet Kadakolo saat di temui di Hotel Marina Mamberamo, Tembok Berlin, Kota Sorong, Minggu (23/07) Kemarin.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sorong itu juga menjelaskan konsuldasi organisasi tersebut terkait pembentukan DPC di seluruh Provinsi Papua Barat yang nantinya akan menjadi peserta pada Musyarawah Daerah (Musda) DPD HNSI Papua Barat yang digelar sekitar awal bulan Agustus atau awal September 2017 mendatang.
” Karena dengan terbentuknya DPC di seluruh Provinsi Papua Barat maka mereka juga akan di undang mengikuti Musyawarah Daerah DPD HNSI Papua Barat,” ungkap Zet Kadakolo
Selain konsuldasi membentuk struktur ditingkat DPC maupun ranting, Zet Kadakolo bersama pengurusnya juga akan lakukan pendataan anggota dan nelayan agar terakomodir saat melakukan pembinaan dan penyaluran bantuan dari pihak Pemerintah atau swasta.
” Kita akan mendata berapa banyak nelayan yang ada di seluruh Papua Barat supaya kita tahu untuk kedepannya kita bisa melakukan pembinaan, disamping itu kita akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah sehingga kedepannya menyangkut sasaran bantuan dari Pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota itu tepat sasaran kepada nelayan yang mempunyai hak untuk menerima bantuan itu tepat kepada masyarakat yang betul-betul berprofesi sebagai nelayan,” kata Zet Kadakolo sembari menambahkan DPD HNSI Papua Barat hadir untuk mensejahterakan nelayan
Menurutnya bantuan yang diperuntukkan kepada nelayan selama ini, Zet Kadakolo menilai kurang terorganirisir dengan baik sehingga nelayan yang ada malah tidak diperhatikan, namun banyak bantuan yang di berikan dilihat dari sisi kekeluarga, teman dan lain sebagainya sehingga tidak tepat sasaran
Disamping itu juga, kedepannya dengan melihat permasalah terkait kebutuhan nelayan menyangkut peralatan tangkap sampai dengan Fishing ground (daerah penangkapan ikan). “ Kebanyakan kita lihat disini menyangkut persoalan daerah penangkapan ini menjadi masalah, pertama sasaran daerah penangkapan ini kurang didukung dengan fasilitas yang memadai misalnya Rumpon agar nelayan sewaktu akan melaut mereka sudah mengetahui dimana saja lokasi yang ada ikannya agar bisa menghemat biaya operasional,” imbuh Zet
Untuk kesejahteraan nelayan kedepannya ia akan menkomunikasikan dengan pemerintah atau kementerian terkait pembagunan perumahaan bagi nelayan agar mereka terfokus pada satu tempat tinggal agar mudah aksesnya saat akan melaut dan mengolah hasil tangkapanya. Selain itu nelayan yang ada selama ini tinggalnya membaur dengan masyarakat lainnya.“ Inikan juga masalah lingkungan, kalau mereka nelayan pasti sudah terbiasa dengan keadaan itu sendiri, misalnya saja saat proses pembuatan ikan asin kalau bukan orang pelaut dia cium bau sedikit pasti sudah ribut tapi kalau dia nelayan pasti sudah terbiasa,”ujar Zet Kadakolo
Sementara itu menurut Wakil Ketua Depatermen Perikanan Tangkap DPP HNSI, Wanto Asnim mengatakan dengan terbentuk DPD HNSI Papua Barat ia menghapkan agar segera pengurus segera membentuk DPC-DPC yang sudah ada maupun yang baru, prinsipnya adalah agar semua akumulasi nelayan yang ada di Papua Barat ini bisa tercover dengan baik dari kesejahteraannya dan bantuan-bantuan ini yang selama ini saya masih lihat tidak tepat sasaran, “ Jadi semoga dengan adanya DPD HNSI ini terbentuk di Papua Barat sumbangan atau bantuan bisa tepat sasaran dan itu sangat membantu karena terlalu jauh apabila Papua ini terlalu besar kalau hanya dikuasi oleh dari Provinsi Papua saja menguasai hingga ke Papua Barat ini. Jadi dengan terbentuk HNSI di Papua Barat ini mungkin bisa lebih konsen untuk di Papua Barat,” jelas Wanto
Sebagai jalur pintu masuknya ke Papua, Provinsi Papua Barat ini Wanto melihat sangat rentan masuknya nelayan-nelayang asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. “ Saya yakin papua barat ini adalah pintu semua Illegal Fishing, jadi dengan terbentuknya DPD HNSI ini menjadi satu petahanan untuk kapal-kapal asing yang mau coba-coba untuk menangkap ikan illegal di daerah kita, jadi HNSI adalah tantangan pertama bagi mereka,” pungkas Wanto. (Zhul Ahmad)
