Jakarta, beritalima.com| – Di tengah masih kuatnya dominasi politik maskulin dan rendahnya keberpihakan kebijakan terhadap isu perempuan dan anak, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) kembali menegaskan pentingnya peran perempuan di parlemen tidak sekadar sebagai pelengkap kuota politik.
Forum bertajuk Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang digelar di Jakarta (21/5), menjadi panggung bagi seruan agar keterwakilan perempuan benar-benar diterjemahkan menjadi keberanian mengubah arah kebijakan negara.
Ketua panitia forum Amelia Anggraini menilai, tantangan global yang kian kompleks menuntut perspektif perempuan hadir lebih kuat dalam pengambilan keputusan politik. Menurutnya, isu ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, hingga perlindungan perempuan dan anak tidak bisa lagi dijawab dengan pendekatan kebijakan yang bias dan elitis.
“Di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, perubahan sosial, hingga isu perlindungan perempuan dan anak, perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik,” ujar Amelia.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengakuan keterwakilan perempuan di parlemen selama ini belum otomatis menghadirkan perubahan substantif. Meski jumlah anggota DPR atau legislator perempuan meningkat beberapa periode terakhir. Berbagai regulasi yang benar-benar berpihak pada perempuan, pekerja informal, korban kekerasan seksual, hingga kelompok rentan masih berjalan lambat dan kerap tersandera tarik-menarik kepentingan politik.
Amelia apresiasi dukungan pimpinan DPR RI, kementerian, organisasi internasional, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil dalam forum tersebut. Dibalik apresiasi itu, publik menanti sejauh mana solidaritas lintas sektor tersebut mampu melampaui seremoni dan menghasilkan tekanan politik nyata terhadap agenda kesetaraan gender yang selama ini sering berhenti di level wacana.
Forum KPPRI harus menjadi ruang konsolidasi lintas fraksi untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam ruang-ruang strategis pengambilan keputusan. Amelia menyebut kolaborasi lintas sektor diperlukan agar lahir kebijakan yang lebih adil dan responsif gender, bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif representasi politik.
Kini, tantangan terbesar justru berada pada implementasi politik di internal parlemen sendiri. Selama keputusan strategis masih didominasi elit partai dan kepentingan pragmatis jangka pendek, perempuan parlemen berisiko hanya menjadi simbol demokrasi representatif tanpa daya dorong kebijakan yang signifikan.
“KPPRI berkomitmen untuk terus menjadi ruang bersama bagi perempuan parlemen lintas fraksi dan lintas latar belakang dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, anak, keluarga, kesetaraan kesempatan, dan demokrasi yang inklusif,” ungkap Amelia, legislator dari Komisi I DPR RI.
Jurnalis: rendy/abri
