JAILOLO,BeritaLima.com– Pemkab Halmahera Barat dalam tahun anggaran 2020 mendatang, menargetkan target pendapatan sebesar 1,1 trilyun.Asumsi pendapatan setidaknya tergambar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang secara resmi telah diajukan ke DPRD untuk dibahas.
Anggota Badan Anggaran(Banggar) DPRD James Uang,Senin(2/12/2019)kemarin menjelaskan,dalam dokumen KUA-PPAS sendiri mencantumkan 8 program skala prioritas diantaranya,pembangunan Sumber Daya Manusia(SDM) melalui peningkatan pelayanan kwalitas kesehatan dan pendidikan, pelayanan sosial dan kependudukan, peningkatan pelayanan infastuktur dan pengembangan wilayah strategis percepatan pembangunan desa,.peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri pertanian,perikanan,pariwisata dan jasa priloduktif lainya.Kemudian peningkatan ketenagakerjaan,kesetaraan gender,peningkatan pengelolaan keuangan daerah,penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,efesien dan akuntabel.
Dijelaskan,dokumen KUA-PPAS yang telah diserahkan ke DPRD untuk sementara masih dipelajari,sehingga belum diketahui secara pasti apakah dalam perencanaan terkait dengan skema pembiayaan terkait pinjaman daerah kepada pihak ketiga yang diwajibkan harus melalui nota kesepaktan MoU KUA PPAS sehingga tidak bisa muncul begitu saja di RAPBD 2020 nanti.
“Dokumen KUA-PPAS nya juga sementara kita masih pelajari sehingga belum bisa diketahui secara pasti.Yang pasti untuk multiyears sesuai ketentuan masuk masuk kontrak tahun jamak yang sudah harus tuntas penyerapan pekerjaan dan anggarannya tidak bisa melampawi diluar tahun jamak dan jangan terbawa ditahun 2020,”tegasnya.
Dilain pihak,asumsi pendapatan sebesar 1,1trilyun yang diajukan oleh Pemkab menuai sorotan anggota komisi III Ibnu Saud Kadim,yang menegaskan agar asumsi pendapatan tersebut dihentikan.Ini mengingat dari pengalaman kemarin misalnya asumsi pendapatan dalam RAPBD 2019 tidak mampu tercapai.
“intinya ditahun 2020 harus dilakukan penghematan anggaran,kurangi asumsi,”tegas mantan wakil ketua DPRD tersebut.
Menurutnya,dari asumsi 1,1trilyun tersebut, misalkan ada assumsi target pendapatan sebesar 200 milyar yang mustahil dapat tercapai.Hal ini dapat terlihat dari target pendapatan yang dibebankan di beberapa SKPD hingga akhir tahun anggaran 2019 tidak mampu tercapai.Sementara dalam pembahasan RAPBD 2019 sebelumnya oleh Pemkab meyakinkan ke DPRD mampu terlampui.
” Jadi saya harap rekan-rekan di Banggar juga dalam pembahasan harus mempertanyakan soal ini.Bila perlu program dari SKPD yang tidak mencapai target harus dipangkas,”jelasnya.
Disinggung soalnpembahasan dokumen KUA-PPAS yang belum juga di sahkan,dia mengakui,batas pengesahan dokumen yang tidak tepat waktu tersebut tentunya juga dapat berimplikasi dengan adanya pengurangan Dana Intensif Daerah(DID) oleh pemerintah pusat.(Ay)
