Jakarta, beritalima.com| – Insiden perusakan warung Madura di kawasan Jalan Raya Kodam, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, mendapat sorotan tajam dari senator/anggota DPD RI. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan meminta semua pihak menjaga kondusivitas Ibu Kota Jakarta (6/5).
Peristiwa yang terjadi pada Ahad sore itu (3/5), bermula dari persoalan sepele terkait potongan biaya administrasi pembayaran digital QRIS. Namun, cekcok mulut antara seorang pria berhelm putih yang mengaku sebagai petugas dengan pemilik warung Madura berkembang menjadi konflik terbuka.
Dalam kronologi yang beredar, pria tersebut sempat mencoba menyerang pemilik warung perempuan tapi dihalangi suaminya. Situasi lalu memanas hingga berujung dugaan penganiayaan terhadap suami pemilik warung. Tidak berhenti di situ, pelaku kembali ke lokasi dan merusak warung dengan tabung gas melon dan menantang korban untuk melaporkan kejadian tersebut.
Aksi berlanjut dengan kedatangan sejumlah orang yang diduga rekan pelaku. Mereka disebut melakukan intimidasi dan merusak warung hingga porak-poranda, menimbulkan ketakutan bagi korban dan warga sekitar.
Menanggapi kejadian tersebut, Ahmad Nawardi menilai peristiwa ini tidak bisa ditoleransi karena menyasar pelaku usaha kecil. “Ini tidak bisa dibiarkan. Oknum yang melakukan kekerasan dan perusakan harus segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Ahmad Nawardi.
Ia menegaskan, persoalan kecil tidak seharusnya berkembang menjadi tindakan brutal yang merugikan masyarakat. Menurutnya, kejadian ini mencerminkan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin perlindungan bagi warga.
“Masalahnya sederhana, tetapi cara penyelesaiannya sangat tidak mencerminkan etika petugas. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” sorotnya. Bagi Nawardi, ini bisa berdampak psikologis dan ekonomi bagi korban, terutama sebagai pelaku usaha kecil yang bergantung pada warung sebagai sumber penghasilan.
“Warung Madura dan warung sembako lainnya adalah bagian dari ekonomi kecil yang harus dilindungi. Ketika mereka menjadi korban intimidasi dan kekerasan, negara wajib hadir memberikan perlindungan,” jelasnya, sembari meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini, termasuk pihak yang diduga terlibat dalam aksi perusakan dan intimidasi.
“Negara harus memastikan masyarakat kecil merasa aman dalam menjalankan usahanya. Itu prinsip dasar yang tidak boleh ditawar,” ungkapnya.
Jurnalis: rendy/abri
