JAKARTA, Beritalima.com– Jumalah pasien positif terinfeksi virus Corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah. Sampai Senin (30/3), sudah 1.414 orang yang terjangkit virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut dengan 122 orang meregang nyawa dan 75 orang dinyatakan sembuh.
Berita burukya, ungkap wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Selatan, Aboe Bakar Alhabsyi, angka kematian rata-rata di Indonesia sangat tinggi di Asia dan menempati urutan kedua setelah Italia. “Rasio kematian akibat Corona di Indonesia 8,8 persen. Bisa dikatakan angka ini adalah dua kali lipat rasio kematian secara global yakni 4,65 persen,” anggota Komisi III DPR RI ini.
Sayangnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemerintah sejak awal tampak begitu percaya diri dan sangat santai mengatasi virus ini. Bahkan dengan nada sombong, ada pejabat tinggi negara mengatakan, virus ini tak akan masuk Indonesia.
Dan, bahkan ada pula yang menyebut, mereka yang diserang virus sembuh sendiri, dan dibilang lagi tidak perlu pakai masker. “Sikap santuy (santai-red) ini menimbulkan kebijakan yang amburadul, misalkan pemerintah lebih memilih membiayai buzzer dari pada mensupport tenaga medis. Akibatnya sembialn dokter meninggal dan 62 positif Corona,” kata dia.
Menurut Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah justru lebih memilih memberikan diskon pesawat dari pada melakukan lockdown, akibatnya penyebaran Covid-19 saat ini lebih masif. Sekarang, pemerintah mulai kewalahan, karena ribuan orang dari Jakarta mudik ke kampung.
“Sebagai wakil rakyat yang memiliki hak budgeting, saya makin terhenyak ketika pemerintah mau membuka rekening donasi untuk menangani wabah Corona. Langkah ini seolah menunjukkan kas negara kosong. Padahal, masih ada pejabat tinggi negara yang ngotot membangun Ibu Kota baru tidak terganggu dan tetap dilanjutkan. Tentunya ini dapat menurunkan marwah kita sebagai parlemen, seolah kita tidak bisa menjalankan fungsi dalam hal budgeting,” uca dia.
Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, menurut Aboe, seolah nyawa rakyat dinomorduakan, karena penerintah lebih mementingkan proyek infrastruktur di Ibu Kota baru. Untuk itu, dirinya meminta DPR RI harus merespons ini dengan baik, jangan sampai rakyat melihat negara dikelola secara amatiran.
“Filsuf Yunani, Kuno Cicero menyampaikan ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ yang artinya Hukum Tertinggi adalah Keselamatan Rakyat. Hal ini sesuai amanah konstitusi Indonesia, keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti tertulis di alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia,” tegas dia.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu mengatakan, secara kelembagaan DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam penanganan wabah Covid-19. DPR, lanjut dia, harus memerankan law as tool as social enginering, harus menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat sebagai lini terdepan melawan corona.
“Adalah salah ketika kita menempatkan para medis sebagai lini terdepan dalam penanganan wabah ini. Karena mereka seharusnya berada pada lini paling belakang. Lini terdepan bukan tindakan medis, lini terdepan untuk melawan corona adalah pencegahan, disini adalah peran negara, disini ada peran pemerintah,” tegas Ketua DPP PKS Korda Kalimantan itu.
Aboe juga mengatakan, sebagai parlemen sudah semestinya membantu pemerintah untuk penangangan pandemi Covid-19, salah satunya menyisir anggaran yang kurang urgent untuk dialokasikan guna penanganan wabah corona ini.
“Kita dukung pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan wabah Covid-19 ini. Selain itu, kita dorong pemerintah untuk segera melaksanakan UU No: 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, sehingga penanganan Covid-19 akan lebih sistematis dan terstruktur. Kita juga perlu mengingatkan pemerintah menangani wabah ini bukan seperti lari tetapi seperti lari maraton yang membutuhkan nafas panjang,” demikian Aboebakar Ah Habsy. (akhir)
