JAKARTA, Beritalima.com– Kerusakan tata kelola organisasi Partai Golkar kini merambat cepat ke lingkungan Fraksi partai berlambang Pohon Beringin itu di DPR RI. Kebijakan strategis di Fraksi Partai Golkar DPR RI sebagai kepanjangan tangan DPP Partai Golkar semakin amburadul.
Pada saat yang sama, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto semakin sewenang-wenang dalam menjalankan organisasi partai tua bentukan Presiden Soeharto tersebut.
Jelang pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (23/9) muncul kembali surat pergantian keanggotaan Komisi XI yang ditandatangani secara tunggal Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Adies Kadir. Hal ini tidak lazim. Surat fraksi lazimnya ditandatangani Ketua Fraksi atau Ketua dan Sekretaris Fraksi.
Dalam pergantian mendadak Anggota Komisi XI FPG, tidak tampak tanda tangan Ketua FPG DPR RI, Melchias Markus Mekeng. Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencekal Mekeng. Dan, kabarnya yang bersangkutan masih berada di Swiss.
“Ada apa dengan surat pergantian sampai tiga kali ini, hanya dalam rentang waktu empat hari? Apakah ada kepanikan atau bagaimana,” kata inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Siradjudin Abdul Wahab kepada awak media.
Dikatakan, surat ini sudah tiga kali dikeluarkan Fraksi Partai Golkar DPR RI. Yang pertama 19 September 2019. Kemudian dikoreksi 20 September 2019 dan terakhir dikeluarkan Senin (23/9).
Pergantian yang dilakukan tiga kali, dalam hitungan empat hari ini mencerminkan tata kelola partai yang amburadul. Partai golkar dikelola tanpa mekanisme yang jelas dan tanpa kepastian, bahkan cenderung suka-suka, seenak perut saja.
“Apakah Airlangga Hartarto sudah mengganggap partai ini sebagai partai miliknya sendiri? Airlangga tidak menganggap penting kolektivitas kepengurusan DPP. Keputusan dia akukan dengan sesuka hati, sehingga memicu kondisi ketidakharmonisan sesama kader anggota Faksi Golkar,” sesal Sirajuddin.
Tokoh Golkar dari Nusa Tenggara Barat ini mengingatkan, Airlangga agar sadar dan perlu ingat kembali bahwa salah satu dari visinya dalam membangun Partai Golkar adalah mewujudkan Partai Golkar yang berintegritas. Tetapi, cara-cara vulgar seperti ini justru menjauhkan Partai Golkar dari eksistensi partai yang berintegritas”.
Dia mensinyalir, pergantian Anggota Komisi XI DPR RI diduga dilatari nafsu untuk menjegal calon pimpinan BPK yang pro Bamsoet dalam kontestasi pergantian Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.
“Modus ini sama halnya dengan pemecatan beberapa ketua DPD kabupaten dan kota, serta diskriminasi terhadap beberapa pengurus, yang tidak mendapat undangan pada saat Rapat Korbid di tingkat DPP Partai Golkar,” tegas Sirajuddin.
Sirajuddin mempertanyakan integritas dan kapasitas Airlangga. “Pembelajaran politik dan berdemokrasi apa yang mau kita contoh dari pemimpin partai seperti Airlangga,” kata dia.
Dikatakan, tiga kali surat pergantian anggota Komisi XI, hanya dalam waktu empat hari, inilah fakta politik terhadap tata kelola Partai Golkar yang amburadul. “Dia seperti ‘mengharamkan’ siapa saja yang berbeda pandangan dengan dia. Airlangga juga tidak suka kalau ada orang lain berbeda pandangan dengan dirinya,” sesal Sirajuddin.
Menurut Sirajuddin, kondisi buruk seperti yang ditimbulkan Airlangga, tidak boleh kita biarkan. Semakin lama perilaku politik ‘belah bambu’ diterapkan Airlangga dalam mengelola Partai Golkar. Ini akan membuat Partai Golkar semakin terpuruk dan akan ditinggalkan oleh rakyat,” tegas Sirajuddin yang juga tokoh KNPI.
Rapat Pleno dan Rapimnas saja, lanjut Sirajuddin, tidak dijalankan Airlangga dalam kurun waktu satu tahun lebih, dengan berbagai alasan yang mengada-ada. “Akibarnya roh kolektif yang tertuang dalam konstitusi partai Golkar semakin hilang,” ujar Sirajuddin.
Kami sebagai GMPG tidak akan berhenti untuk mengigatkan, mengkritisi setiap kebijakan Airlangga yang sesuka hatinya memengelola partai golkar, tapi jika terus menerus kebijakan seperti ini dilakukan, maka tinggal menunggu waktu munculnya perpecahan besar di Golkar.
“Sejarah akan mencatat, Airlangga sebagai orang yang menjadi penyebab perpecahan besar di tubuh Partai Golkar,” demikian Sirajuddin. (akhir)
