JAKARTA, beritalima.com| Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan rencana kerja komprehensif terkait serah terima pengelolaan Blok Rokan yang habis masa kontraknya 8 Agustus tahun depan.
Saat ini, ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu kepada Beritalima.com, Kamis (23/1) malam, Blok Rokan dengan tingkat produksi minyak nasional terbesar kedua setelah Blok Cepu. Blok Rokan dikelola perusahaan minyak Chevron dari AS dan akan diserahterimakan kepada PT Pertamina (Persero) saat kontrak pengelolan selesai.
Untuk itu, Mulyanto meminta Pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) harus mengawal transisi operasi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina dengan ekstra serius.
SKK Migas dan Pertamina perlu mengembangkan program pendampingan dan pengembangan inovasi manajemen sumur yang handal. Kebijakan ini perlu dilakukan agar target produksi siap jual atau lifting minyak nasional tidak anjlok serta target lifting minyak 1 juta barel per hari tidak jadi mimpi.
“Ini adalah titik krusial di masa transisi alih operator untuk sumur tua seperti Blok Rokan yang kontraknya berakhir setahun lagi,” ungkap wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Menurut Mulyanto melihat sedikinya ada dua masalah besar yang perlu diantisipasi Pemerintah dalam mengelola Blok Rokan. Pertama, blok ini adalah sumur tua yang secara alamiah produksinya terus turun. Kedua, masalah kesiapan teknis, teknologi dan pengalaman Pertamina.
Berdasarkan pengalaman yang lalu Pertamina dinilai kurang optimal menggarap Blok Mahakam sehingga hasil produksi migas tidak sesuai target yang diharapkan. Padahal saat dikelola oleh Total Blok Mahakam cukup produktif.
Sejak 2015, kata peraih gelar Doctor of Engineering jebolan Tokyo Institute Technology (Tokodai), Jepang tersebut lifting blok Rokan terus merosot dari 280 ribu barel per hari (BPH) menjadi 190 ribu BPH di tahun 2019. Sementara target lifting tahun 2020 hanya 161 ribu BPH. Turun 30 ribu BPH atau sekitar 16 persen.
“Menurut Dirut Chevron Blok Rokan, yang disampaikan saat RDP dengan Komisi VII DPR RI Senin lalu, mereka merasa tidak ekonomis untuk menggali sumur baru. Karena waktu yang tersisa sekitar 1 tahun lagi, berbagai upaya mereka lebih pada exit strategy, penyiapan agar proses alih operator berjalan mulus.
Karena itu, PKS mendesak pemerintah perlu menyiapkan rencana serah terima ini secara baik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi terhadap Blok Rokan, yang merupakan aset strategis dengan kontribusi minyak sekitar 25 persem lifting nasional,” ujar Wakil Ketua FPKS bidang Industri dan Pembangunan ini. (akhir)
