BANGKALAN, Beritalima.com– Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Saksono Farmanto, mengaku kekurangan dana anggaran untuk melakukan sosialisasi tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kalau mengadakan sosialisasi secara khusus kami keterbatasan anggaran, bukan tidak mau sosialisasi,” ucapnya saat ditemui setelah rapat dengan Komisi A DPRD setempat. Selasa (9/7/2019).
Soni sapaannya mengatakan, anggaran sosialisasi tentang BPD di Bangkalan tidak sampai Rp 100 juta, sehingga pihaknya tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi. “Ada anggarannya tapi sedikit tidak cukup kalau sosialisasi khusus, dibawah seratus juta,” tuturnya.
Sebelumnya, DPMD Kabupaten Bangkalan diberitakan tidak pernah mengadakan sosialisasi tentang pembentukan BPD. Sehingga pembentukan BPD banyak yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Beberapa jabatan BPD di Kabupaten Bangkalan akan berkahir pada bulan Agustus 2019. DPMD Bangkalan rencananya akan menggelar pemilihan BPD baru secara serentak. “kita akan mencoba sesuai ketentuan Agustus terlaksana, tapi kami akan menyampaikan dulu ke Bupati bahwa ada jabatan BPD yang akan berakhir,” paparnya.
“Petunjuk Bupati sebagai arah kami untuk melangkah,” tambahnya.
Dia mengatakan, pelaksanaan pemilihan BPD dianggarkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). “Sudah dianggarkan di APBDes masing-masing,” tandasnya. (Rus)
