JAKARTA, Beritalima.com– PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR RI 2019-2024 dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menyatakan persetujuan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) skandal PT Jiwasraya yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 13 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan, PPP dan PKB merupakan tiga dari enam fraksi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di DPR RI. Dua fraksi DPR RI lainnya yakni Partai Golkar dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) setuju dibentuknya Pansus untuk membongkar skandal yang mengakibatkan perusahaan pertanggungan plat merah tersebut gagal bayar.
Sampai Jumat (10/1), sudah enam dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI setuju dibentuk Pansus skandal PT Jiwasraya. Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN dan Partai Demokrat. Malah Partai Demokrat merupakan yang pertama meminta perlunya pembentukan Pansus skandal PT Jiwasraya.
Soalnya, skandal Jiwasraya tidak hanya sekadar gagal bayar tetapi juga dugaan kerugian keuangan negara jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus Bank Century di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR selesai reses pekan ini dan masuk masa sidang 13 Januari nanti. “Sampai saat ini, baru itu yang sudah menyetujui pembentukan Pansus yang bakal menangani permasalahan gagal bayar pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Dikatakan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, Pimpinan DPR RI segera menggelar Rapat Pimpinan untuk membahas permasalahan yang diduga menelan kerugian negara hingga mencapai Rp 13,7 triliun tersebut. Pembentukan Pansus ini yang nantinya diharapkan mampu mengurai kasus yang melilit perusahaan pelat merah itu karena telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal beinvestasi.
“Nah, untuk menyikapi itu, kami akan mengadakan Rapim, kemudian mengadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus), yang nantinya akan mengakomodir usulan-usulan dari fraksi yang ada, sebelum nantinya dilempar ke Paripurna,” lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Meski persetujuan pembentukan Pansus masih berupa usulan secara informal, Dasco menilai akan tetap meneruskan mekanismenya kepada Bamus. Tidak hanya itu, dia juga tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya akan dibentuk Pansus atau Panitia Kerja (Panja).
“Ini kan baru usulan informal ya, nanti akan tetap kita bicarakan di Bamus soal apakah Pansus atau Panja. Pokoknya yang terpenting, bagaimana kita mengungkap apa persoalan yang membelit Jiwasraya, kemudian uangnya kemana dan solusinya bagaimana,” demikian Sufmi Dasco Ahmad. (akhir)
