beritalima.com

HIPMA-Pabos  Gelar Aksi Di Kantor DPRD, kabupaten halmahera barat.

  • Whatsapp

JAILOLO, beritalima.com- Sejumlah Masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang tergolong dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Payo,Bobo,Saria kabupaten Halmahera Barat menggelar aksi,senin ( 19/11/2018 )di depan kantor DPRD Halbar. Aksi tersebut terkait dengan anjloknya Harga kopra.

Koordinator Aksi Akri Majid Dalam Orasinya menyampaikan dengan anjloknya harga kopra berdampak fatal bagi masyarakat khususnya di kabupaten Halmahera barat yang bergantung hidup pada hasil produk kopra tersebut.

“Setidaknya para wakil rakyat bisa menimalisir dampak ekonomi bagi rakyat kelas akar rumput ini”

Kata Akri, dengan turunnya harga kopra yang dulunya 800.000 per100kilo turun drastis hingga 200.000 per100kilo yang mengakibatkan banyak petani kelapa kopra yang busuk dan tidak bisa dijual lgi.

Lanjut Akri, dengan anjloknya harga kopra tersebut bisa berdampak pada sumber daya manusia khususnya anak petani yang sedang berpendidikan akibat pendapatan yang tidak memenuhi.

beritalima.com

“Saya mengkhawatirkan jangan sampai anak petani bisa putus sekolah akibat tidak mampu dibiayai”

Akri Mengancam apabila kondisi ini tidak mampu di akomodir oleh para wakil rakyat maka akan menurunkan masa yang begitu besar lagi.

“Apabila tidak bisa diakomodir maka kami akan turun aksi dengan masa yang begitu besar”

Terpisah disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Halbar Ibnu S. Kadim Saat hering bersama masa aksi bahwa terkait turunnya harga kopra menjadi problem saat ini.

“Terkait turunnya harga kopra menjadi isu nasional”

Lanjut Politisi Demokrat ini, Namun kami akan berupaya untuk berkoordinasi dengan Pemda Halbar terkait dengan BUMD Bidadari Mandiri sehingga tidak hanya membeli hasil jagung namun bisa membeli hasil kopra juga  mengingat masyarakat halbar mayoritasnya petani kopra.

“Kami akan berupaya berkoordinasi dengan Pemda agar BUMD Bidadari Mandiri tidak hanya membeli hasil jagung namun hasil kopra juga”

Lanjut Ibnu, kami akan sampaikan ke Pemda agar dalam  pembahasan APBD 2019  ini ada intervensi anggaran ke BUMD sehingga bisa mengantisipasi persoalan ini.(Ay)

beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *